Pengampunan Pajak & Penguatan Basis Data

image

 

Secara umum, banyak hal yang menjadi permasalahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam usahanya memenuhi target penerimaan pajak. Dan harus diakui bahwa dengan berjalannya waktu, permasalahan tersebut satu persatu diupayakan untuk diurai oleh DJP sebagai otoritas pajak di Indonesia secara gradual dan berkesinambuangan, adapun usaha yang dilakukan antara lain penguatan sumber daya manusia, penguatan teknologi informasi, penguatan organisasi, penguatan anggaran dan penguatan proses bisnis.

 

Namun, terdapat satu permasalahan lagi yang juga cukup krusial mendukung tujuan DJP mencapai target penerimaan yang mana menurut penulis belum tercover dalam upaya yang dilakukan oleh DJP, yaitu upaya pemenuhan ketersediaan data transaksi yang valid dan reliable. Dalam proses pemeriksaan pajak, sebagai salah satu instrumen untuk mengukur kepatuhan wajib pajak, seringkali DJP lemah dihadapan Wajib Pajak karena data yang dimiliki tidak cukup kuat untuk mengkroscek transaksi sebenarnya yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Data transaksi ini sangat dibutuhkan guna menentukan jumlah pajak yang seharusnya di setor oleh Wajib Pajak kepada negara.

 

Segala upaya telah dilakukan oleh DJP dalam rangka menghimpun data, keterangan dan/atau bukti transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak, salah satunya adalah dengan pelaksanaan program pengampunan pajak yang baru-baru ini digulirkan. Namun apakah itu akan menyelesaikan masalah ketersediaan data dalam kurun waktu jangka panjang? Ditengah pemahaman bahwa program pengampunan pajak dilaksanakan dengan tujuan utamanya adalah pemenuhan target penerimaan pajak pada tahun ini, pelaksanaan pengampunan pajak sebagai usaha menguatkan basis data masih menjadi perdebatan. Diperlukan upaya extra untuk mengawasi transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak dimasa yang mendatang yang akan berdampak pada basis data transaksi yang selalu up to date, sehingga wajib pajak dapat melaporkan seluruh transaksi yang dapat dikenakan pajak dengan baik dan benar.

 

Masalah ketersediaan data menjadi hal yang umum terjadi dalam kaitannya dengan perpajakan pada otoritas perpajakan disetiap negara, karena sejatinya Pajak merupakan kewajiban yang dipaksakan kepada setiap warga negara yang menjadi wajib pajak untuk dipenuhi, dan naturalnya para wajib pajak tersebut berupaya untuk menghindarinya dengan segala cara. Keberhasilan Amerika Serikat dalam hal penghimpunan data, informasi dan/atau bukti transaksi wajib pajak dapat kita jadikan contoh kedepannya. Amerika Serikat dikenal memiliki screening yang begitu ketat terkait dengan transaksi keuangan, baik yang masuk atau keluar wilayahnya maupun transaksi yang terjadi didalam wilayah negaranya yang dilakukan oleh indvidu maupun badan.

 

Penulis dapati paling tidak tiga upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat dalam rangka menghimpun basis data sebagai rujukan transaksi yang memiliki potensi sebagai objek pajak. Pertama, Pemerintah Amerika Serikat melalui otoritas pajaknya yang dikenal dengan nama Internal Revenue Service (IRS) telah menerapkan sistem pertukaran informasi digital yang berada di bawah naungan regulasi Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). FATCA mengharuskan otoritas keuangan atau perbankan negara lain melaporkan informasi transaksi keuangan pada rekening milik warga negara Amerika Serikat yang berada di negara lain kepada IRS. Usaha ini merupakan upaya terbaru yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat yang diundangkan pada tanggal 18 Maret 2010 dan mulai berlaku secara efektif di Amerika Serikat pada tanggal 1 Januari 2013.

 

Kedua adalah dengan mengoptimalkan kerjasama pertukaran informasi dengan lembaga lain diluar IRS bernama Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Misi FinCEN adalah untuk memelihara sistem keuangan negara dari penggunaan illegal dan memerangi pencucian uang serta mendukung sistem keamanan negara melalui penghimpunan, analisis dan penyebaran intelejen keuangan serta penggunaan strategis oleh otoritas keuangan. Lembaga ini semacam lembaga PPATK di Indonesia yang sangat aktif dan terintegrasi mendukung IRS dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan yang kemungkinan berpotensi sebagai objek yang dapat dikenakan pajak.

 

Upaya ketiga adalah dengan pemanfaatan data pada Social Securtiy Number (SSN). SSN adalah serupa dengan Single Identity Number yang merupakan one single window ID seluruh penduduk Amerika Serikat untuk berbagai transaksi yang dilakukan oleh penduduknya didalam negeri. SSN berbasis IT yang terintegrasi dengan berbagai lembaga di pemerintahan atau badan swasta yang melakukan berbagai transaksi keuangan ataupun non-keuangan baik dalam kaitannya dengan perpajakan maupun tidak. SSN memang bukan satu-satunya ID yang dipergunakan penduduk Amerika Serikat, namun SSN menjadi penting karena ID ini identik dengan setiap penduduk Amerika Serikat dan mengcapture seluruh kegiatan transaksi keuangan yang dilakukan oleh setiap penduduknya. Dengan kondisi tersebut dapat kita bayangkan bahwa akses IRS kepada seluruh transaksi yang berpotensi sebagai objek pajak sedemikian luar biasa besarnya yang kemudian sangat membantu mentracing dan memelihara basis data perpajakannya. Mungkin pada kesempatan lain, penulis akan berupaya membedah lebih mendalam terkait dengan Social Security Number dan perannya dalam bidang perpajakan.          

 

Sources:

(1)     http://www.pajak.go.id/content/article/ditjen-pajak-optimis-mencapai-target-penerimaan-rp-1296-triliun

(2)     http://economy.okezone.com/read/2016/03/03/20/1327106/di-amerika-tax-amnesty-berhasil-bawa-balik-uang-dari-bank-swiss

(3)     http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/11/17/195439726/Pemerintah.Indonesia.Akan.Belajar.dari.Amerika.Serikat.soal.Penerimaan.Pajak 

(4)     https://www.fincen.gov/ 

 

 

★★★★★★★
Salam Terbaik,
@ludwinardi
http://ludwinardi.com

 

#ilustrasi: internet


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kode Rahasia
Masukkan hasil penjumlahan dari 5+6+5

SLINK

Komunitasku

Komunitas Blogger Bekasi

 

Visitors